•   News  
  • Masa Berlaku 5 Tahun, STNK Harus disahkan Setiap Tahunnya


    "Banyak pengguna motor mengira tidak akan ditilang karena tidak bayar pajak per tahun selama STNK masih aktif”

    Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah 5 tahun. Hal ini membuat para pengendara kendaraan bermotor merasa aman ketika menghadapi cegatan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, meskipun mereka belum melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya.



    Dilansir dari Gridoto.com, masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang beranggapan bahwa pajak kendaraan yang mati tidak akan ditilang selama STNK masih hidup. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi adu argumen di tengah prosedur cegatan karena perbedaan persepsi terkait perihal STNK. Pengendara motor merasa petugas kepolisian di lapangan tidak memiliki otoritas untuk mengurus pajak kendaraan, melainkan keabsahan masa berlaku STNK saja, yakni 5 tahun masa aktif terlepas dari membayar pajak per tahunnya atau tidak.

    Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 70 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya.

    Peraturan lain mengenai hal ini juga tertulis di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 37 ayat 2 dan 3.



    Pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 37 ayat 2 tertulis demikian, 

    “STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.” 

    Maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa STNK adalah surat penting yang menyatakan legitimasi kendaraan yang beroperasi di jalan raya.

    Ayat 3 tertulis demikian, “STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan tiap tahun.”

    Berdasarkan isi pada ayat 3, STNK memang berlaku selama lima tahun namun melakukan pengesahan setiap tahunnya merupakan kewajiban untuk pemilik kendaraan, yang mana pembayaran pajak masuk dalam prosedur pengesahan STNK per tahun.

    “Bila pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan kewajibannya, yaitu membayar pajak kendaraan setiap tahunnya, dan perpanjangan per lima tahun, artinya surat-surat kendaraan tidak sah,” tutur Budiyanto, Pemerhati Masalah Transportasi. 

    Yang menjadi alasan tilang dari pihak kepolisian sebenarnya bukan karena pengendara belum membayar pajak kendaraan kermotor, melainkan karena pengendara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan.

    Penekanan terletak pada argumentasi hukum bukan pada pajak yang mati, tapi pada aspek keabsahan atau legalitas STNK. Keabsahan atau legalitas STNK tidak hanya dilihat dari masa berlakunya yang lima tahun tersebut, tapi juga kewajiban yang mengikutinya yakni melakukan pengesahan kendaraan bermotor setiap tahunnya.  


    Oleh : Essie Tiara Bethamonka